Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Jakarta telah mengambil langkah tegas dengan menyegel 29 unit kapal yacht. Tindakan ini dilakukan karena diduga adanya pelanggaran yang terkait dengan peraturan kepabeanan dan pajak yang berlaku di Indonesia.
Penyegelan ini terjadi saat petugas melakukan patroli untuk barang-barang bernilai tinggi (high valued goods/HVG) dan memeriksa total 112 kapal yacht. Dari jumlah tersebut, 57 di antaranya memiliki bendera asing, sementara 55 lainnya berbendera lokal.
Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta, Agus D.P., menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan terhadap 29 yacht yang teridentifikasi sebagai kapal wisata berbendera asing. Tindakan ini diumumkan dalam keterangannya di Jakarta pada tanggal 11 April 2026.
Agus menambahkan bahwa selama pemeriksaan, petugas menemukan indikasi pelanggaran. Salah satunya adalah bahwa beberapa yacht yang masih berada di wilayah Indonesia tidak memiliki izin masuk yang valid, yaitu vessel declaration (VD) yang sudah kadaluarsa.
Selain itu, ditemukan bahwa yacht-yacht tersebut tidak hanya digunakan untuk tujuan wisata oleh pemiliknya, tetapi juga disewakan kepada pihak ketiga, yang menimbulkan masalah dalam pelaporan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
Ia juga menyatakan bahwa beberapa yacht yang masuk ke Indonesia telah diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia (WNI), sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban kepabeanan yang terkait dengan impor untuk pemakaian di dalam wilayah pabean Indonesia.
Agus menegaskan bahwa yacht yang tidak terlibat dalam pelanggaran di atas tidak akan mengalami penyegelan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penyegelan hanya ditujukan kepada yang melanggar peraturan yang ada.
Kanwil Bea dan Cukai Jakarta melanjutkan kegiatan patroli HVG, yang mencakup komoditas lainnya, untuk memastikan penerimaan negara yang optimal dari barang-barang bernilai tinggi. Tujuan dari patroli ini adalah untuk menjaga agar semua pelaku usaha memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selama ini, banyak pihak yang tidak memenuhi kewajiban kepabeanan sepenuhnya, sehingga langkah penertiban ini dianggap perlu untuk menjaga integritas sistem kepabeanan dan pajak.
Agus juga menekankan bahwa patroli HVG bertujuan untuk memastikan keadilan fiskal. Ia menekankan bahwa pihak yang mampu membeli barang-barang bernilai tinggi seharusnya lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban finansial kepada negara.
Sebagai bagian dari instruksi Presiden kepada Menteri Keuangan, tindakan ini diharapkan dapat memastikan hukum dijalankan untuk melindungi kekayaan negara dengan sebaik-baiknya.
Namun, Agus menyatakan bahwa perhitungan kerugian negara akibat pelanggaran yang terjadi belum dapat diumumkan kepada publik. Hal ini karena proses penelitian dan penghitungan sedang berlangsung antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia menekankan pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam menghitung kerugian yang diakibatkan oleh dugaan pelanggaran aturan kepabeanan dan pajak.
➡️ Baca Juga: Pakai Aplikasi Viral & Bermanfaat Untuk Belajar Matematika Dengan Penjelasan Sangat Mudah
➡️ Baca Juga: Siswa SMA Ini Raih Beasiswa ke Harvard