Jakarta – Polemik mengenai dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, semakin memanas seiring berjalannya waktu.
Perdebatan mengenai kasus ini tidak hanya berlangsung di ruang sidang, tetapi juga merambah ke media sosial, menciptakan fenomena yang sering disebut sebagai “sidang medsos”. Narasi yang beredar di ranah digital bahkan dianggap dapat mengganggu proses hukum yang tengah berlangsung.
Beberapa pihak berusaha membentuk opini publik seolah-olah kasus ini sudah mencapai kesimpulan akhir, meskipun proses pembuktian di pengadilan belum sepenuhnya selesai.
Pengamat hukum, Fajar Trio, menyoroti fenomena ini dan memperingatkan tentang bahaya intervensi opini publik yang dapat merusak independensi sistem peradilan.
“Adalah sangat tidak etis bagi individu atau kelompok, terutama yang bukan ahli dalam hukum pidana, untuk berusaha mendikte opini publik seolah-olah kasus ini telah final dari segi substansi. Kita harus menghormati asas sub judice. Jangan sampai terjadi pengadilan oleh media yang dapat mengganggu independensi hakim dalam mencari kebenaran yang material,” ujarnya kepada wartawan pada Kamis, 9 April 2026.
Fajar menambahkan bahwa narasi yang beredar di media sosial sering kali menyederhanakan kompleksitas persoalan hukum. Contohnya adalah anggapan bahwa skema bisnis seperti debt to equity swap atau stock split tidak dapat dikenakan tindak pidana.
Namun, dalam konteks hukum pidana korupsi, elemen yang dinilai tidak hanya sekadar bentuk transaksi, tetapi juga niat yang mendasarinya.
“Hukum pidana tidak hanya memperhatikan tampilan transaksi. Baik itu stock split atau rekayasa keuangan lainnya, jika ditemukan niat jahat untuk menguntungkan diri atau pihak lain dengan menyalahgunakan kewenangan, maka unsur pidananya dapat terpenuhi,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa unsur mens rea atau niat jahat merupakan kunci yang sedang diuji dalam persidangan saat ini. Oleh karena itu, klaim sepihak yang menyatakan bahwa suatu transaksi sah secara bisnis bisa menjadi menyesatkan jika tidak mempertimbangkan keseluruhan prosesnya.
“Penegakan hukum harus berbasis pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Kita tidak boleh terjebak dalam narasi administratif semata. Apabila ada kesepakatan jahat sebelum transaksi berlangsung, maka statusnya tetap merupakan tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Selain itu, Fajar juga memberikan tanggapan tegas terhadap narasi yang mengaitkan proses hukum dengan potensi gangguan pada iklim investasi. Dia menilai alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari penegakan hukum yang seharusnya dilakukan.
➡️ Baca Juga: Manfaat Olahraga Pilates dalam Memperbaiki Postur Tubuh yang Bungkuk dengan Efektif
➡️ Baca Juga: Sepak Takraw: Pesona Olahraga Tradisional Indonesia