Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan kembali komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempertahankan rasio utang negara di angka 40 persen, serta menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada level 3 persen.
Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah yang dihadiri oleh sekitar 800 pejabat, termasuk birokrat, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perwakilan dari TNI, Polri, dan Kejaksaan, yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta.
“Presiden telah berkomitmen untuk menjaga rasio utang dalam batas 40 persen, meskipun Undang-Undang memungkinkan untuk memperluas batas tersebut hingga 60 persen dari APBN. Begitu pula dengan defisit APBN yang akan tetap dijaga di angka 3 persen. Komitmen ini akan dipertahankan hingga akhir tahun,” jelas Airlangga pada Rabu, 8 April 2026.
Undang-undang yang dirujuk oleh Airlangga adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dia juga mengungkapkan bahwa penerimaan pajak pada Maret 2026 mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 14,3 persen.
Dengan kondisi ini, Airlangga merasa optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2026 akan mencapai sekitar 5,5 persen.
“Pemerintah terus memantau pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama, dan kami yakin bahwa angka tersebut bisa mencapai target yang ditetapkan, dengan Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa pertumbuhannya bisa lebih besar dari 5,5 persen,” tambahnya.
Rapat Kerja Pemerintah ini juga menyoroti isu ketahanan pangan nasional yang menunjukkan perkembangan positif. Airlangga menginformasikan bahwa saat ini stok beras yang dimiliki oleh Bulog telah mencapai 4,6 juta ton.
“Ketahanan pangan kita dalam kondisi yang cukup baik. Produksi beras pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 34,7 juta ton, dan dengan stok Bulog sebesar 4,6 juta ton, situasi ini memberikan keyakinan bagi kita,” ungkap Airlangga.
Meski mencatatkan berbagai pencapaian, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Salah satu langkah penting adalah implementasi program Biodiesel B50, yang diyakini akan meningkatkan ketahanan anggaran nasional.
“Kami telah memutuskan untuk menerapkan B50 mulai 1 Juli mendatang, yang diproyeksikan dapat memberikan kontribusi penghematan sebesar Rp48 triliun bagi anggaran,” tuturnya.
➡️ Baca Juga: Pengalaman Kerja Jadi Prioritas, Inilah Cara Gen Z Menentukan Pekerjaan Pertama
➡️ Baca Juga: Prabowo dan Wakil PM Australia Richard Marles Bahas Kerja Sama Strategis di Jakarta
