Platform distribusi game digital Steam saat ini kembali menjadi perhatian publik. Belakangan ini, muncul kontroversi mengenai sistem penilaian usia (rating) game yang diterapkan di platform ini. Pemerintah akhirnya merespons isu ini.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa label Indonesia Game Rating System (IGRS) yang terlihat pada beberapa game tidak merupakan klasifikasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Persoalan ini berawal dari kritik yang mengemuka dari masyarakat, terutama di kalangan gamer, yang merasa bahwa banyak label usia pada game tidak akurat.
Sebagian besar game dengan konten kekerasan justru mendapatkan rating yang ramah anak, sementara beberapa game yang dianggap ringan malah digolongkan untuk usia dewasa. Keadaan ini dianggap membingungkan dan berisiko menyesatkan pengguna.
Komdigi dalam pernyataan resminya menjelaskan bahwa rating yang saat ini terlihat di Steam berasal dari mekanisme internal yang didasarkan pada pernyataan mandiri dari pengembang atau platform, bukan melalui proses verifikasi resmi dari pemerintah.
Sonny Hendra Sudaryana, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, menegaskan bahwa penggunaan label tanpa adanya verifikasi resmi dapat menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat, terutama ketika menentukan kelayakan usia pemain.
“Rating yang ada saat ini bukanlah hasil klasifikasi resmi dari IGRS. Hal ini bisa memicu kebingungan di kalangan masyarakat, terutama terkait kelayakan usia untuk sebuah game,” ungkap Sonny dalam pernyataan yang dirilis.
Sebagai catatan, IGRS merupakan sistem klasifikasi game nasional yang dirancang untuk mengelompokkan konten berdasarkan usia, mulai dari kategori 3+ hingga 18+, dengan tujuan melindungi masyarakat dari konten yang tidak sesuai. Proses verifikasi diperlukan sebelum sebuah game bisa mendapatkan label resmi.
Selain itu, pemerintah menekankan bahwa semua penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan. Kewajiban ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk peraturan mengenai klasifikasi game dan perlindungan pengguna digital.
Komdigi juga berkomitmen untuk memperkuat sistem IGRS, termasuk dengan meningkatkan mekanisme verifikasi dan pengawasan agar di masa depan tidak ada lagi ketidaksesuaian informasi. Masyarakat diimbau untuk mengandalkan sumber resmi dan melaporkan jika mendapati kejanggalan dalam informasi rating game.
Kontroversi ini membuka kembali diskusi yang lebih luas mengenai pentingnya akurasi informasi di platform digital serta tanggung jawab penyedia layanan dalam melindungi pengguna, terutama anak-anak, di tengah pesatnya perkembangan industri game di Indonesia.
➡️ Baca Juga: Skill Negosiasi Efektif untuk Meningkatkan Nilai Tambah Profesional Digital Saat Ini
➡️ Baca Juga: Erick Thohir Menanggapi Keluhan Pemain PSBS Biak Terkait Gaji yang Belum Dibayarkan
