TNI Kehilangan 3 Prajurit Pasukan Perdamaian UNIFIL Akibat Serangan, PBB Tuding Pelanggaran Resolusi 1701

Atok DalangMaret 31, 2026

18 2 minutes read

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengonfirmasi bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) dianggap sebagai pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701. Resolusi ini diadopsi pada 11 Agustus 2006 untuk mengatasi situasi pasca Perang Lebanon.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, di Markas Besar PBB di New York, menegaskan bahwa kehadiran Angkatan Pertahanan Israel (IDF) di Lebanon juga merupakan pelanggaran yang terpisah. Dia menyoroti bahwa setiap serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian jelas melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam sebuah rekaman video yang diterima di Jakarta, Lacroix menekankan bahwa Resolusi DK PBB Nomor 1701 berfungsi sebagai landasan politik untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan atas masalah di Lebanon selatan. Hal ini menunjukkan pentingnya komitmen semua pihak dalam menerapkan resolusi tersebut.

Lacroix menambahkan bahwa berdasarkan Resolusi 1701 dan hukum internasional, banyak pelanggaran yang telah terjadi. Pernyataan ini menunjukkan keprihatinan PBB terhadap situasi keamanan di wilayah tersebut.

Menurutnya, PBB telah berkomunikasi dengan negara-negara yang menyuplai pasukan, termasuk Indonesia, untuk memastikan bahwa semua pihak tetap berpegang pada Resolusi DK PBB Nomor 1701. Ini adalah upaya untuk menjaga integritas misi perdamaian yang sedang berlangsung.

Dia menegaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, bahwa solusi militer bukanlah pilihan yang tepat. Sebaliknya, diperlukan pendekatan politik untuk mencapai resolusi yang efektif. Kerangka kerja untuk solusi tersebut sudah ada dalam bentuk resolusi yang diadopsi.

Resolusi DK PBB Nomor 1701 diadopsi untuk mengakhiri konflik yang berlangsung selama 34 hari antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006. Resolusi ini juga menetapkan kerangka kerja untuk gencatan senjata permanen dan solusi jangka panjang melalui pembentukan zona penyangga di Lebanon selatan.

Beberapa poin penting dari Resolusi 1701 mencakup kewajiban bagi pasukan Israel untuk menarik diri dari Lebanon selatan, serta penempatan pasukan Lebanon dan UNIFIL di seluruh wilayah tersebut untuk menjaga keamanan.

Selain itu, resolusi ini memberikan mandat untuk meningkatkan jumlah personel UNIFIL hingga maksimum 15.000, dengan tugas yang diperluas untuk memantau gencatan senjata dan mendukung angkatan bersenjata Lebanon. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat stabilitas di kawasan tersebut.

Resolusi juga menekankan perlunya pelucutan senjata semua kelompok bersenjata di Lebanon. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada senjata atau otoritas yang dimiliki selain oleh negara Lebanon.

Terakhir, resolusi tersebut mengatur agar area antara Garis Biru—yang merupakan garis penarikan sepanjang 120 km antara Lebanon dan Israel—dan Sungai Litani harus bebas dari personel bersenjata dan aset lainnya, kecuali yang dimiliki oleh Pemerintah Lebanon dan UNIFIL. Ini adalah langkah vital untuk menjaga keamanan dan stabilitas di perbatasan.