Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya edukasi politik bagi para entertainer yang berkeinginan untuk terjun ke dalam dunia politik. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah fenomena meningkatnya jumlah figur publik yang terlibat dalam pemerintahan.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa memasuki ranah politik memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk politik itu sendiri. “Tentu harus diikuti dengan pemahaman yang baik, karena dunia politik merupakan lingkungan yang baru,” jelas Asep dalam sebuah keterangan resmi di Jakarta.
Pernyataan tersebut muncul setelah Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, ditangkap oleh KPK dan mengaku tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum serta tata kelola pemerintahan, mengingat latar belakangnya sebagai penyanyi dangdut sebelum menjabat sebagai kepala daerah.
Saat ditanya mengenai pandangan KPK terkait rekrutmen partai politik terhadap para entertainer yang menjadi pemimpin daerah, Asep menegaskan bahwa keputusan ini sangat bergantung pada kemampuan individu masing-masing. “Kami rasa semuanya bergantung pada karakter dan komitmen masing-masing individu. Tidak bisa kami generalisir bahwa entertainer yang terjun ke politik pasti tidak mampu,” ungkapnya.
Asep juga memberikan contoh positif mengenai entertainer yang berhasil beradaptasi dan memahami tata kelola pemerintahan setelah terjun ke dunia politik. “Banyak di antara mereka yang sukses, seperti yang saat ini menduduki posisi di DPR. Saya percaya mereka telah menunjukkan kinerja yang baik. Jadi, semua kembali kepada individu itu sendiri,” tambahnya.
Dia kemudian memberikan contoh Ronald Reagan, yang sebelumnya merupakan seorang aktor sebelum berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat. “Kita bisa melihat contoh seperti Ronald Reagan. Dia dulunya adalah bintang film, tetapi mampu mencapai puncak kariernya sebagai presiden. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan sangat tergantung pada pribadi dan dedikasi seseorang dalam menjalankan tugas publik,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 3 Maret 2026, KPK melakukan penangkapan terhadap Fadia Arafiq beserta ajudan dan orang kepercayaannya di Semarang, Jawa Tengah.
KPK juga mengumumkan bahwa mereka menangkap 11 orang lainnya dari Pekalongan, Jawa Tengah dalam operasi yang sama.
Serangkaian penangkapan ini merupakan bagian dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang ketujuh pada tahun 2026, yang kebetulan terjadi di bulan Ramadhan.
Pada 4 Maret 2026, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing serta pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk tahun anggaran 2023-2026.
➡️ Baca Juga: Kementerian HAM Minta OCI Taman Safari Jelaskan Asal-usul Eks Pemain Sirkus
➡️ Baca Juga: Smart Home: Rumah Pintar dengan Teknologi Terkini
